SEPAK TERJANGNYA MAHFUD MD DI DUNIA POLITIK INDONESIA

201810415152_Nur Iksan_Komunikasi Politik

Mahfud MD adalah seorang pakar hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Keahlian akademis dan intelektualnya di bidang hukum dan politik membawanya menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Karier dan Terjun Di Dunia Politik

      Setelah lulus dari Fakultas Hukum tahun 1983, Mahfud MD bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di tengah kesibukannya mengajar, ia pun melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di UGM. Mahfud MD sangat mencintai dunia mengajar karena sudah menjadi kebutuhannya. Ia bahkan rela menghabiskan waktu akhir pekannya untuk mengajar di beberapa perguruan tinggi. Profesi dosen mengharuskannya untuk selalu membaca buku-buku baru dan selalu bertemu orang-orang baru untuk beradu ilmu.

     Sebelum terjun di politik dan menjadi pejabat pemerintahan, Mahfud MD aktif sebagai pengajar di sejumlah perguruan tinggi antara lain Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga, dan STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta. Tak hanya itu, ia juga menjadi guru besar dan memiliki jabatan akademik. Jabatan akademik yang pernah dia pegang antara lain Pembantu Rektor I UII (1994-2000), Direktur/Guru Besar Fakultas Hukum UII (1996-2000), dan Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006).

     Karier Mahfud MD di eksekutif dimulai tahun 2000 ketika pemerintah menunjuk dia menjadi Deputi Menteri Negara Urusan HAM yang membidangi produk legislasi Hak Asasi Manusia. Kemudian kariernya meningkat menjadi menteri di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Tahun 2000-2001, ia dipercaya sebagai Menteri Pertahanan, kemudian tahun 2001 sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ia melepas jabatan menteri bersamaan dengan lengsernya Abdurrahman Wahid dari posisi Presiden. Selepas dari jabatan menteri, Mahfud terjun ke dunia politik dengan aktif di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB.

      Pada Pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dari PKB untuk Daerah Pemilihan X Jawa Timur yang wilayahnya meliputi Lamongan dan Gresik. Ia kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKB untuk wilayah Jatim. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPR dengan penugasan di Komisi III yang memiliki lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Selain di Komisi III, Mahfud juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislatif DPR.

      Selepas dari lembaga legislatif di DPR, Mahfud berkiprah di lembaga yudikatif yakni di Mahkamah Konstitusi. Ia terpilih sebagai hakim konstitusi baru MK setelah mengantongi 38 suara anggota Komisi III dalam pemilihan terbuka Komisi III DPR. Ia menggantikan hakim konstitusi Achmad Roestandi, yang memasuki masa pensiun per 31 Maret 2008.

     Setelah menjadi hakim konstitusi di MK, Ia kemudian terpilih menjadi Ketua MK periode 2008-2011 dengan meraih lima suara dari sembilan hakim konstitusi MK. Ia menggantikan Jimly Asshiddiqie yang telah menjabat Ketua MK selama dua periode.

     Pada pemilihan Ketua MK periode 2011-2013, ia terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi setelah mengantongi lima suara hakim konstitusi.

Banyak terobosan besar yang dilakukan selama Mahfud MD menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang paling menonjol adalah penerapan keadilan substantif. Penerapan keadilan tersebut berhasil membongkar dugaan kriminalisasi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samat Riyanto dan Chandra Hamzah. 

Dalam ajang Pilpres 2014, Mahfud MD sempat digadang-gadang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dari PKB, namun dalam perkembangannya PKB kemudian mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemudian Mahfud MD justru memilih mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa sebagai Ketua Tim Sukses Prabowo-Hatta Rajasa.

Juni 2017, Mahfud ditunjuk Presiden Jokowi menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Lembaga itu bertujuan membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada masyarakat. Setahun kemudian UKP-PIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasial (BPIP).

     Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Mahfud MD menjadi Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Jokowi menyebut tugas Mahfud MD adalah hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, penegakan hukum, deradikalisasi, dan antiterorisme.

Author: paul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.