AADC : Ada Apa Dengan Cover? Kok Baper?

Mungkin artikel ini agak telat… tetapi ada pepatah yang mengatakan “telat lebih baik ketimbang tidak sama sekali”…

Judul dari artikel  ini  tidak jauh berbeda dengan berita yang ditulis Ronauli Margareth dalam tagar.id. yang mengambil kutipan kata “Baper” yang dilayangkan oleh Ahmad Jauhari, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers.

Senada dengan Ahmad Jauhari, penulis juga membentuk pertanyaan retoris terhadap pengaduan yang dilakukan  sejumlah relawan Jo-man yang beberapa hari lalu melakukan aksi di gedung Dewan Pers. Lengkap spanduk yang berbunyi “kami mendukung kebebasan pers tapi kode etik jurnalis harus dikedepankan”. Mmmmm… Mungkin yang dimaksud adalah kode etik jurnalistik. Ya spanduk tersebut bersanding dengan cover majalah tempo dengan ilustrasi Presiden Jokowi dan sebuah bayangan dirinya yang memiliki hidung panjang.

Bagi penulis yang mewakili masyarakat awam pada umumnya, penulis tidak melihat hal tersebut sebagai insinuasi (tuduhan terselubung) yang dilakukan majalah Tempo. Sebagai masyarakat biasa, penulis hanya menilai apa yang dilakukan Tempo adalah bagian dari kritik sebagai penyambung lidah rakyat. Terdapat beberapa point dalam hal ini:

  1. Bila mengaitkan dengan kode etik jurnalistik, penulis tidak melihat di pasal berapa cover ini menjadi masalah. Mungkinkah Pasal 3 dan 4 yang mendekati dengan insinuasi? Saya rasa tidak.
  2. Pasal 3 yang berbunyi Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam Cover tersebut terdapat Headline Janji Tinggal Janji, bila diperhatikan kalimat ini tidak menjadi tuduhan , fakta atau opini karena diperkuat dengan kalimat dibawahnya yang berbunyi “Para pegiat anti korupsi menuding Presiden ingkar janji perihal penguatan KPK…” yang artinya bukan majalah Tempo yang mngatakan Presiden mengingkari sebuah janji.
  3. Pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Kalau dikaitkan dengan bohong dan fitnah, lantaran mengaitkan jokowi dengan siluet hidung panjang. Saya nilai berlebihan. Mindset kita yang menghubungkan siluet tersebut dengan pinokio lantaran brand pinokio sebagai seseorang yang berhidung panjang bila berbohong itu amat sangat melekat. Padahal tidak ada gambar pinokio di dalamnya. Cover Tempo dengan jelas tidak menggambarkan Pinokio hanya siluet dengan hidung panjang yang dapat berarti multitafsir.
  4. Kebebasan berekspresi. Bagi penulis, karikatur dalam majalah Tempo adalah ekspresi seni yang cukup santun dalam melayangkan kritik. Karikatur ini jauh lebih baik ketimbang kerbau SiBuYa yang dilayangkan kepada SBY sekitar tahun 2010 lalu. Bahkan jauh lebih santun dari tinju masyarakat Amerika kepada boneka Donald Trump.
  5. Media memiliki fungsi tanggung jawab sosial yang salah satu pointnya adalah sebagai pengawas pemeritah. Ya, di era demokrasi saat ini, peran pers sebagai pengawas pemerintah menjadi penting. Saya sepakat dengan apa yang dikemukakan Habibie bahwa kita sudah masuk kedalam “quadro politica” bukan lagi “trias politica” dimana kebebasan pers menjadi salah satu pilar demokrasi selain yudikatif, eksekutif dan legislatif.

Penutup

Berkaca dari politik saat ini, sepertinya masyarakat tidak didewasakan dengan literasi membaca. Cover Tempo ini adalah cara kita membaca teks sosial. Dalam membaca teks, sebaiknya mengedepankan berbagai komponen terkait gambar, kata , warna maupun pengalaman. Walhasil, masyarakat menjadi “miskin kata”, lemah dalam menggunakan metafora, melempem dalam menerima kritik. Muakkk rasanya mendengar pengaduan-pengaduan sepele ke kepolisian. Untunglah masalah cover ini hanya sebatas pengaduan ke Dewan Pers.

Saya rasa seorang Presiden Jokowi sebenarnya tidak se-Baper itu.

*bukan siapa-siapa hanya pemerhati media budaya*

Wallahua’alam bishowab

husni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *