Ringkasan etika penyiaran (Danu Yusuf A.R)

Dalam uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran,sangat jelas menunjukkan nuansa demokratis dibandingkan dengan yang sebelumnya uu nomor 24/1997. Hal ini dapat diproses terbentuknya yang memakan waktu cukup lama karena penuh dengan perdebatan dengan argumentasi masing-masing serta tarik menarik kepentingan .

Empat lembaga penyiaran yang tercantum pada UU ini dinyatakan sebagai penyelenggara penyiaran yang sah beroperasi diindonesia..

UU ini juga menyebutkan bahwa sistem penyiaran jaringan (pasal 31) sebagai alternatif bagi embaga penyiaran swasta (LPS) untuk memperluas jangkauan siarannya.dalam berjaringan ini, LPS local tertentu yang mengatur slot waktu tertentu untuk ditempati programa dari Jakarta,

Dalam pasal lain, yaitu pasal 20 diamanatkan bahwa, LPS jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan  wilayah siaran. Pasal ini mempunyai makna bahwa pada sistem penyiaran diindonesia diatur kesamaan hak antara pengusaha pusat dan daerah untuk dapat penyelenggarakan bisnis penyiaraan. Tidak semuanya dikuasai oleh pengusaha dari Jakarta.

Melainkan pengusaha daerah yang mampu secara financial dan mempunyai SDM yang memadai dapat mendirikan stasiun penyiaran local didaerahnya.

Undang-undang NO. 32/2002 tentang penyiaran ini diundangkan dijakarta pada 28 desember 2002 tanpa tanda tangan presiden megawati soekarnoputri.tetapi karena ketentuan perundang-undangan mengatakan setelah tiga bulan sejak satu RUU dinyatakan final oleh DPR, presiden.

Tidak bersedia memutuskan maka UU ini dinyatakan  berlaku walaupun tanpa tanda tangan pengesahan presiden. Dan UU ini kemudian dikuatkan pemberlakuannya dengan dimuatkan dalam lembaran Negara RI no.139/2002

 

 

 

UU no.32/2002 tersebut memuat pasal sebanyak 64 buah yang terbagi dalam 12 bab yang terinci sebagai berikut:

BAB 1 ketentuan umum,yang berisi beberapa pengertian istilah yang digunakan dalam beberapa pasal dalam UU tersebut.

BAB 2 asas,tujuan fungsi dan arah yang berisi pasal-pasal tentang asas dan arah penyelenggaraan penyiaran diindonesia

BAB 3 penyelenggaraan penyiaraan yang berisi pasal tentang pengaturan penyelenggaraan penyiaran dan keberadaan satu lembaga independen yang mengatur konten program, KPI (komisi penyiaran Indonesia) serta bentuk lembaga penyiaran yang boleh beroperasi diwilayah yurisdiksi pemerintah Indonesia dan tentang perizinan

BAB 4 pelaksanaan siaran yang berisi pasl tentang isi program bahasa siaran, kegiatan jurnalistik siaran, siaran berjaringan dan hak siar.

BAB 5 pedoman perilaku penyiaran yang berisi pasal tentang wewenang KPI untuk membuat satu pedoman konten penyiaran yang menjadi kewajiban setiap lembaga penyiaran untuk mengikutinya serta sanksi atas penyelenggaraannya

BAB 6 peran serta masnyarakat, yang berisi pasal tentang peran serta masnyarakat untuk ikut memajukan sistem penyiaran diindonesia.

BAB 7 pertanggung jawaban yang berisi pasal tentang pertanggung jawaban KPI dan pimpinan lembaga penyiaran dalam melaksanakan fungsinya

BAB 8  sanksi administratif yang berisi pasal tentang sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan larangan yang tertuang dalam beberapa pasal dalam UU NO.32/2002

BAB 9 penyidikan yang berisi pasal tentang fungsi penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan larangan yang tertuang dalam beberapa pasal dalam UU no 32/2002

BAB 10 ketentuan pidana yang berisi pasal-pasal tentang sanksi pidana atas pelenggaran ketentuan larangan yang tertuang dalam beberapa pasal dalam NO.32/2002.

BAB 11 ketentuan peralihan yang berisi pasal tentang segala peralihan atau penyesuaian yang perlu dilakukan dengan berlakunya UUno.32/2002

BAB 12 ketentuan penutup yang berisi pasal tentang ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan UU no.32/2002 dan pernyataan tidak berlakunya lagi UU no.24/1997 tentang penyiaran dengan berlakunya UU no. 32/2002.

Kita coba membahas empat pasal dari UU no 32/2002. Yaitu pasal 7 pasal 20 pasal 31 dan pasal 47 serta melihat pada penjelasan pasal ini dalam penjelasan:

 

Pasal 7 UU no.32/2002 intinya berbunyi bahwa, perlu dibentuk satu lembaga independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran yaitu KPI (komisi pennyiaran Indonesia) dipusat  dan KPID (komisi penyiaran Indonesia-daerah) diwilayah provinsi yang bertanggung jawab kepada DPR untuk KPI-pusat dan DPRD untuk KPI-daerah .selanjutnya pada pasal berikutnyadiuraikan tugas dan kewenangan lembaga ini.

Khusus pasal 7 ayat 2 dinyatakan  bahwa KPI adalah lembaga Negara independen dan dinyatakan dalam penjelasannya dengan “cukup jelas” maka oleh anggota KPI-pusat periode pertama (2003-2006) di-claim sebagai refrensi Negara.

KPI merasa lembaganya seperti lembaga Negara disebutkan dalam UUD 1945. Yaitu lembaga DPR,MA,BPK dan kepresidenan.akibat dari itu maka anggota KPI merasa sederajat dengan anggota DPR dan presiden. Pemikiran ini kemudian disematkan pada logo lembaga KPI hingga sekarang, komisi penyiaran Indonesia lembaga Negara independen.

Langkah selanjutnya KPI ialah mengajukan beberapa pasal UU NO.32/2002 yang berkaitan dengan claim tersebut kemahkamah konstitusi (MK)untuk dilakukan kajian ulang (judicial review) pasal-pasal tersebut.

Alhasil MK memutuskan dalam amar putusannya atas perkara no.005/puu-i/2003 tertanggal 28 juli 2004 bahwa kata lembaga(dengan huruf kecil untuk I dan N) yang disebutkan dalam UU no.32/2002 untuk lembaga KPI, mempunyai arti bahwa KPI mendapatkan pendanaan operasionalnya dari APBN dan APBD.

Jadi bukan bearti representasi Negara dalam memberikan izin penyelenggaraan penyiaran. Pencantuman kata lembaga Negara independen pada logo KPI adalah sah-sah saja sesuai pasal 7 ayat (2), tetapi semangatnya yang tidak sejalan dengan amar putusan MK tersebut.

 

 

 

 

 

PASAL 20

UU no. 32/2002 berbunyi bahwa, lembaga penyiaran swasta (LPS) jasa pemyiaran radio dan jasa penyiaran televise masing-masing hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran dalam penjelasan pasal dinyatakan cukup jelas.

Makna pasal 20 ini. Menyatakan bahwa setiap LPS dalam persiaran disatu wilayah siarannya hanya mempunyai satu frekuensi kanal dan hanya menyiarkan satu programa siaran . ini bearti bahwa walaupun dimungkinkan secara teknologi (digital) tetap LPS bersangkutan dilarang menyiarkan programa lebih dari satu secara multiplex

 

 

 

 

PASAL 31

Intinya berbunyi bahwa, LPS pada dasarnya hanya diperbolehkan siaran local diwilayahnya (tidak nationwide) hanya LPP  (lembaga  penyiaran public –RRI/TVRI) yang diperbolehkan mempunyai jaringan seluruh wilayah diindonesia . sementara LPS tersebut bersama dengan LPS-LPS local lainya wilayah jangkauan siaran berjaringan ini pun hanya terbatas dengan pengaturan slot waktu tertentu yang bearti tidak seluruh program dari stasiun induk jaringan disiarkan oleh LPS local daerah stasiun LPS local anggota jaringan masing-masing harus mempunyai program local sendiri. Hal ini menunjukkan semangat demokrasi pada UU no.32/2002, yaitu memberikan hak atau kesempatan kepada pengusaha daerah untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaran siaran(bukan monopoli pengusaha pusat)

 

 

PASAL 47

Isi siaran dalam bentuk film dan iklan  wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini sengaja tidak dituliskan namanya karena tidak kemungkinan nama ini dapat berubah nomenklaturnya walaupun tugas dan fungsinya sama. Tetapi yang dimaksudkan ialah lembaga sensor film(LSF). Nomenklatur lembaga LSF sebelumnya ( pada saat UU ini disusun drafnya-nya )ia BSF ( badan  sensor  film ) yang organisasinya berada dibawah departemen penerangan. Tanda resmi penyensoran dilampirkan  pada atau beserta materi satu siaran atau iklan.

ilkom2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *