Breaking News

Rangkuman Kode Etik Penyiaran

Nama   : Raula Shinta

NIM    : 20170400009

 

KODE ETIK PENYIARAN

PENGERTIAN

Kode Etik dan Tata tertib merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan/atau apa yang dilarang disiarkan atau dilakukan oleh penyelenggara siaran di Radio Komunitas. Kode Etik dan Tata tertib siaran adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan atau pedoman dalam berperilaku bagi penyelenggara penyiaran.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Penyelenggara Penyiaran adalah : Orang yang terlibat dalam kegiatan Penyiaran di Radio Komunitas baik Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) maupun Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas ( Pimpinan Studio dan para Pembantunya).

 

HUKUM PENYIARAN

Media massa elektronik, atau biasa disebut media penyiaran, terbagi atas radio dan televisi. Mengandung muatan empat substansi hukum yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Substansi pertama adalah persoalan teknikal atau aspek izinan penyiaran. Substansi kedua adalah aspek hukum perizinan penyiaran. Substansi ketiga adalah aspek hukum program siaran. Sedangkan substansi keempat merujuk pada aspek hukum pidana penyiaran (Judhariksawan, 2010: 6-7).

Kita mengenal dua produk hukum penyiaran di Indonesia. Periode terbit dan berlakunya relatif berdekatan. Produk Orde Baru sampai dengan 1988 dan produk Orde Reformasi mulai 1999. Produk hukum penyiaran Orde Baru tertuang dalam UU No. 24/1997 Tentang Penyiaran. Sedangkan produk hukum penyiaran Orde Reformasi tertuang dalam UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran. Sebagaimana ciri pokok sebuah orde atau rezim, terdapat perbedaan mendasar antara latar belakang, pijakan filosofis, semangat, dan prinsip yang terdapat dalam kedua undang-undang penyiaran tersebu8t.

Pada UU No.24/1997, penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah. Ini berarti, penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrument kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah (Judhariksawan 2010: 7).

Pada UU No. 32/2002, spektrum frekuensi radio merupakan ranah public dan sumber daya alam yang sangat terbatas, dikuasai, dan dilindungi oleh Negara serta digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tetapi, dalam penyelenggaraan penyiaran, Negara membentuk sebuah komisi penyiaran, disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI berkedudukan di ibu kota Negara. Di setiap ibu kota provinsi dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). KPI dan KPID merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran.

Pada UU No. 32/2002, terkandung dua prinsip dasar, yaitu prinsip keragaman kepemilikan (diversity of ownership) dan prinsip keragaman program isi siaran (diversity of content). Perubahan fundamental dalam bidang prinsip dasar pengelolaan system penyiaran dari era otokratisasi ke era demokratisasi, sejalan dengan tuntunan reformasi yang digulirkan sejak kejatuhan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998. Terjadi reformasi dalam semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam regulasi bidang telekomunikasi dan media massa, seperti tampak dalam kelahiran tiga undang-undang organic pasca Mei 1998, yaitu: UU No.36/1999 Tentang Telekomunikasi, UU No.40/1999 Tentang Pers, dan UU No.32/2002 Tentang Penyiaran.

Apa sesungguhnya yang ingin dicapai dalam prinsip keragaman kepemilikan pada UU No.32/2002? Pertama, spectrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam sangat terbatas. Karena sangat terbatas, frekuensi harus dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Tujuan ini hanya mungkin dapat dicapai bila kepemilikan media massa penyiaran tidak dikuasai seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang. Kepemilikan media massa harus disebar kepada banyak orang sesuai dengan falasafah bangsa, Bhinneka Tunggal Ika.

 

MATERI ISI SIARAN LEMBAGA PENYIARAN

Hukum penyiaran mengingat lembaga pemyiaran untuk wajib memenuhi enam hal mengenai materi isi siaran sebagaimana tertuang dalam pasal 36:

  1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mngamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
  2. isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri
  3. isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyoaran wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran
  4. isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.Isi siaran dilarang : (a) bersifat fitnah, menghasut. menyesatkan, dan bohong; (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
  5. isi siaran dilarangan memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional

Etika penyiaran menunjuk pada media elektronik auditif radio dan media elektronik audiovisual televise. Secara teknis dan praktis, sebagian pakar dan kalangan praktisi menyebut ketiga bidang besar itu cukup dengan etika pers saja, atau etika media massa saja. Kedua nama itu sering dipertukarkan, tetapi maksudnya sama. Kasusnya sama dengan displin ilmu kehumasan untuk menyebut hubungan pers (press relations) dan hubungan media massa (media relation). Keduanya memiliki maksud yang sama pula. Karena itulah, sebagian pakar mengartikan dan mendefinisikan etika pers untuk mencakup etika penyiaran etika penyiaran dan etika media massa daring (media siber).

Menurut definisi Alex Sobur tidak memberi penegasan secara spesifik dengan memilahnya mana yang dimaksud dengan etika pers yang mencakup media massa cetak, mana etika penyiaran yang mencakup media massa elektronik radio dan televise, dan mana pula etika media massa daring internet (media siber). Artinya, etika pers berarti menunjuk pada media massa yang mencakup ketiganya: pers,penyiaran, dan media massa daring internet. Namun, harus segera ditegaskan di sini,  walau termasuk media dalam jaringan (online) internet, twitter, facebook, instagram, atau path bukanlah media massa, melainkan media sosial. Media sosial bukan dan tidak termasuk media massa.

 

KODE ETIK DAN TEKANAN PUBLIK

Dilema Etika Media Massa

Persoalan etika tidak selamanya teknis juga selamanya sosiologis dan organisatoris. Persoalan etika terkadang sangat dilematis. Sebagai bahan kajian akademis dan gugatan etis, berikut empat contoh faktual kasus etika media massa berbasis realitas dan budaya Amerika Serikat:

  1. Penghormatan kepada privasi. Kode Etik Society of Professional Journalists menyata bahwa reporter harus menghormati martabat, privasi, hak, dan kesejahteraan orang “di setiap waktu”. Rumusan tersebut terdengar bagus. Tetapi, prioritas moral, seperti martabat dan privasi, kadang kurang penting dibanding prioritas lain.
  2. Komitmen pada ketepatan waktu. Kode Etik Radio Television News Directors Association Amerika menetapkan bahwa reporter harus “tepat waktu” dan akurat. Namun, dalam praktiknya. Akurasi akan terganggu jika reporter harus terburu-buru karena ada deadline siaran.
  3. Mempromosikan kepentingan sendiri. Tidak mengejutkan bahwa review dari retailer buku Amacon.com umumnya bernada memuji. Kebanyakan review diambil dari pujian di sampul buku.
  4. Perbedaan komitmen media. Suatu standar etika tidak mungkin berlaku untuk semua media massa.

 

 

 

Daftar Pustaka

Sumadiria. Haris. 2016. Hukum dan Etika Media Massa : Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber

ilkom2017

2 thoughts on “Rangkuman Kode Etik Penyiaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *