Breaking News

Kode Etik Penyiaran

Nama: Canesha Tesalonika

NIM: 20170400001

 

PENGERTIAN:

Kode etik adalah sekumpulan aturan atau patokan yang harus dihormati oleh pelaku profesi di bidang penyiaran. Kode etik televisi mencakup aturan-aturan mengenai gambar, karena gambar sering kali mempunyai arti dan pengaruh yang cukup besar.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah panduan mengenai batasan-batasan apa yang diperbolehkan / tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran televisi. Sementara, Standar Program Siaran (SPS) adalah panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dana atau apa yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.

 

JENIS-JENIS PELANGGARAN:

Dalam UU No. 32 Tahun 2002 (Tentang Penyiaran), membahas 2 jenis pelanggaran penyiaran:

  1. Pelanggaran kode etik: hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program. Dalam UU No. 32 Tahun 2002 pasal 42 menyebutkan “Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pelanggaran teknis administratif: contohnya:
  • Pelanggaran ketentuan mengenai izin penyelenggaran siaran.
  • Ketentuan mengenai jangkauan atau frekuensi siaran.
  • Ketentuan mengenai muatan lokal.
  • Ketentuan mengenai hak siar.
  • Ketentuan mengenai kepemilikan lembaga penyiaran.
  • Ketentuan mengenai laporan keuangan.
  • Dll.

Sanksi yang diberikan terhadap kedua jenis pelanggaran di atas, terdiri atas:

  1. Sanksi pidana: membayar denda Rp 5 milyar atau pidana penjara 2 hingga 5 tahun.
  2. Sanksi administratif: mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatasan durasi siaran, hingga pecabutan izin penyelenggaraan siaran.

Pelanggaran kode etik yang diancam dengan sanksi pidana, terkait dengan isi siaran:

  • UU No. 32 Tahun 2002 pasal 35 (ayat 5), menyatakan isi siaran dilarang:
  1. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  2. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  3. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
  • UU No. 32 Tahun 2002 pasal 36 (ayat 6), menyatakan isi siaran televisi yang dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
  • UU No. 32 Tahun 2002 pasal 46 (ayat 3), menyatakan siaran iklan niaga dilarang melakukan:
  1. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
  2. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  3. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  4. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama;
  5. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Pelanggaran kode etik yang diancam sanksi administratif, meliputi hal-hal:

  1. Tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan lembaga penyiaran berlangganan (pasal 26 ayat 2)
  2. Isi siaran tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus (anak-anak dan remaja), dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat, dan lembaga penyiaran tidak mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran (pasal 36 ayat 3)
  3. Stasiun televisi tidak menjaga netralitasnya dan berpihak kepada kepentingan golongan tertentu (pasal 36 ayat 4)
  4. Stasiun televisi tidak mencantumkan hak siar dari suatu acara (pasal 43 ayat 2)
  5. Stasiun televisi tidak melakukan ralat dalam hal terjadi kesalahan pada isi siaran atau berita atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita (pasal 44 ayat 1)
  6. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak mengikuti standar siaran untuk anak-anak (pasal 46 ayat 6)

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

  1. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan
  2. Rasa hormat terhadap hal pribadi
  3. Kesopanan dan kesusilaan
  4. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadism
  5. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan
  6. Penggolongan program dalam bahasa asing
  7. Ketepatan dan kenetralan program asing
  8. Ketepatan dan kenetralan program berita dan lain-lain

 

KODE ETIK INDONESIA:

      Kode Etik Wartawan Indonesia sesuai pasal 7 ayat 2 UU No. 40 tentang Pers KEWI, meliputi 7 hal:

  1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
  2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada informasi.
  3. Wartawan Indonesia menghormati praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
  4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
  5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahkan profesi.
  6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.
  7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan dan melayani hak.
ilkom2017

2 thoughts on “Kode Etik Penyiaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *