Breaking News

kode etik penyiaran (merlin)

Nama : Merlin Liung

NIM : 20170400007

Etika Dasar Penyiaran

UU penyiaran No.32 Tahun 2002

Sebagai sumber hukum di bidang penyiaran, UU No.32 Tahun 2002 memuat saksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhdap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Jenis pelanggaran dalam undang-undang penyiaran terbagi atas dua, yaitu:

1.pelanggaran kode etik; yaitu hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program.

  1. pelanggaran teknis administratif; misalnya pelanggaran ketentuan mengenai izin penyelanggaran siaran, ketentuan mengenai jangkau siaran atau frekuensi siaran, ketentuan mengenai muatan lokal, ketentuan mengenai kepemilikan lembaga penyiaran , ketentuan mengenai laporan keuangan dan lain-lain.

Saksi yang diberikan undang-undang terhadap kedua jenis pelanggaran di atas terdiri atas saksi pidana dan sanksi administratif. Saksi pidana terdiri dari membayar denda Rp 5 milyar atau pidana penjara 2 hingga 5 tahun, sedangkan saksi administratif mulai dari teguran tertulis,penghentian sementara acara,pembatan durasi siaran,hingga pencabutan izin penyelenggaraan siaran.

Pelanggaran kode etik yang diancaman dengan sanksi pidana meliputi beberapa hal yang umumnya terkaIt dengan isi siaran, sebagai berikut:

  • Pasal 36 ayat 5 menyatakan isi siaran televisi dilarang;
  1. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong
  2. Menonjolkan usur kekerasan ,cabul,perjudian,penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau
  3. Mempertengtangkan suku,agama,ras, dan antargolongan

pasal 36 ayat 6 menyatakan, isi siaran televisi dilarang

memperolokkan,merendahkan,melecehkan,atau mengabaikan nilai-nilai agama,martabat manusia indonesia, atau merusuk hubungan intermasional.

 

  • Pasal 46 ayat 3 dalam hal menyiarkan iklan maka dilarang melakukan :
  1. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama,ideologi pribadi, dan kelompok yang menyinggung perasaan dan merendahkan martabat agama lain,indeologi lain, pribadi lain / kelompok lain.
  2. Promosi minuman keras / sejnisnya dan bahan atau zat adiktif
  3. Promosi rokok yang mempergakan wujud rokok
  4. Hal-hal yang bertentangan dengan ksusilian masyakat dan nilai-nilai agama
  5. Ekploitasi anak dibawah umur 18 tahun.

 

  • Pasal 7 UU No. 32/2002

Berbunyi perlu dibentuk satu lembaga independen yang mengatur al-hal mengenai penyiaran yaitu KPI (komisi penyiaran indonesia) di pusat dan KPID ( komisi penyiaran indonesia-daerah) di wiliyah provinsi yang bertanggung jawab kepada DPR untuk KPI-pusat dan DPRD untuk KPI-daerah selanjutnya.  Dengan claim tersebut sebetulnya berhubungan dengan tuntutan hak oleh KPI sebagai pihak yang menerbitkan perizinan penyiaran sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 4 yang berbunyi bawa izin dan perpanjang izin penyelengaraan penyiaran diberikan oleh negara.

 

  • Pasal 20 UU No. 32/2002

Berbunyi bahwa, lembaga penyiaran swasta (LPS) jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing anya dapat menyelanggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran. Dalam penjelasan pasal dinyatakan cukup jelas.

Makna pasal 20 ini menyatakan bahwa setiap LPS dalam bersiaran di satu wiliyah siaranya hanya mempunyai satu frekuensi kanal dan hanya menyiarakan satu program siaran. Ini berarti bahwa walaupun dimungkinkan satu program siaran. Ini berati bahwa walaupun dimungkingkan secara teknologi (digital) tetap LPS bersangkutanj dilarang menyiarkan program lebih dari satu secara multiplex.

  • Pasal 31

Berbunyi bahwa, LPS pada dasarnya hanya diperbolehkan siaran lokal di wilayahnya (tidak nationwide), hanya LPP (lembaga penyiaran publik)-RRI/TVRI) yang diperbolehkan mampunyai jaringan saluran wilayah indonesia, sementara LPS tersebut boleh memperluas jangkauan siaranya dengan jalan berjaring bersama dengan LPS-LPS lokal lainya.

ilkom2017

2 thoughts on “kode etik penyiaran (merlin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *