Breaking News

Kesimpulan Kode Etik Penyiaran (Stefani Yelsie)

Nama         : Stefani Yelsie Maraluntika

NIM           : 20170400004 KESIMPULAN KODE ETIK PENYIARAN

  • Pengertian

Kode etik adalah sekumpulan aturan atau patokan yang harus dihormati oleh pelaku profesi di bidang penyiaran. Dalam konteks televisi, selain narasi atau kata-kata yang diucapkan, gambar sering kali mempunyai arti dan pengaruh yang cukup besar. Itulah sebabnya kode etik televisi juga mencakup aturan-aturan mengenai gambar. Sementara definisi khusus Umum Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

  • Kode Etik Indonesia

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, reporter harus mengetahui rambu-rambu atau ketentuan yang mengatur kegiatan liputan yang terangkum dalam kode etik jurnalistik. Pasal 42 Undang-Undang penyiaran menyebutkan bahwa, wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

  • Model Regulasi Penyiaran

Secara fundamental, regulasi penyiaran harus mengandung subtansi :

  1. Penetuan system, yang mengatur tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran.
  2. Memupuk rasa nasionalisme, hal ini berangkat dari asumsi bahwa radio dan televisi memiliki peran penting dalam mengembangkan kebudayaan-sekaligus sebagaiagen pembangunan bangsa, bahkan ketika suatu bangsa tengah dilanda krisis sekalipun.
  3. Secara ekonomis, melindungi institusi media domestic dari kekuatan asing.
  4. Dalam semangat diatas, mencegah konsentrasi yang membatasi kepemilikan silang
  5. Sebagai regulation of fairness yang memuat prinsip objektivitas, imparsialitas, dan akunbilitas. Prinsip ini diperlukan selain untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengola penyiaran, pemerintah, dan audiensi.
  6. Pengaturan tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda.

 

  • UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, sangat jelas menunjukan nuansa demokratis dibandingkan dengan yang sebelumnya, UU No. 24/1997. Hal ini dapat dilihat dari proses terbantuknya yang memakan waktu cukup lama karena  penuh dengan perdebatan dengan argumentasi masing-masing, serta tarik-menarik kepentingan. Selanjutnya UU ini juga menyebutkan bahwa system penyiaran jaringan ( pasal 31) sebagai altternatif bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk memperluas jangkauan siarannya.dalam berjaringan ini, LPS induk yang umumnya berlokasi di Jakarta bekerja sama dengan LPS local tertentu yang mengatur slot waktu tertentu untuk ditempati programa dari Jakarta. Selanjutnya dalam pasal lain, yaitu pasal 20, diamanatkan bahwa LPS jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satuan cakupan wilayah siaran.

  • Pasal 36 ayat (5) menyatakan isi siaran televisi dilarang :
  1. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dari/atau bohong.
  2. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang atau
  3. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
  • Pasal 39 ayat (6) menyatakan, isi siaran televisi dilarang memperolokan, merendahkan, melecehkan, atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
  • Pasal 46 ayat (3) dalam hal menyiarkan iklan makan dilarang melakukan :
  1. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideology, pribadi, dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan atau merendahkan martabat agama lain, ideology lain, pribadi lain atau kelompok lain.
  2. Promosi minuman keras atau sejenisnya da bahan atau zat adiktif
  3. Promosi rokok memperagakan wujud rokok
  4. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan lain-lain agama
  5. Eksploitas anak dibawah umur.

Pelanggaran kode etik yang diancam sanksi administrative meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1. Tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan lembaga penyiaran berlangganan (Pasal 26 ayat 2).
  2. Isi siaran tidan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat, dan lembaga penyiaran tidak mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran (pasal 36 ayat 3).
  3. Stasiun televisi tidak menjaga netralitasnya dan berpihak kepada kepentingan golongan tertentu (pasal 36 ayat4).
  4. Stasiun televisi tidak mencantumkan hak siar dari suatu acara (pasal 23 ayat 2).
  5. Stasiun televisi tidak melakukan ralat dalam hal terjadi kesalahan pada isi siaran atau berita atau terjadi sanggahan atas isi siaran atau berita (pasal 44 ayat 1).
  6. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak mengikuti standar siaran untuk anak-anak (pasal 46 ayat 6).

Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

  1. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan
  2. Rasa hormat terhadap pandangan hal pribadi
  3. Kesopanan dan kesusilaan
  4. Pembatasan adegan seks, kekerasan, sadism
  5. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan
  6. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak
  7. Penyiaran program dalam bahasa asing
  8. Ketepatan dan kenetralan program berita, dan lain-lain.

Berikut kita coba membahas empat pasal dari UU No.32/2002 yaitu pasal 7, 20, 31, dan 47, serta melihat penjelasan. Pasal 7 UU No.32/2002 intinya berbunyi bahwa perlu dibentuk satu lembaga independen yang mengatur yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, yaitu KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) di pusat dan KPID ( Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) diwilayah provinsi yang bertanggung jawabkepada DPR untuk KPI Pusat dan DPRD untuk KPI Daerah. Khusus pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa KPI adalah lembaga Negara independen dan dinyatakan dalam penjelasan dengan cukup jelas, maka oleh anggota KPIPusat Periode pertama (2003-2006) deiklaim sebagai represntasi Negara. Pasal 20 UU No.32/2002 berbunyai: “Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisimasing-masing hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran pada satu cakupan wilayah siaran.” Makna pasal 20 ini menyatakan bahwa setiap LPS dalam bersiaran di satu wilayah siarannya hanya mempunyai satu frekuensi kanal dan hanya menyiarkan satu program siaran. Pasal 31 intinya bahwa LPS pada dasarnya hanya dibolehkan siaran local diwilayahnya, hanya LPP (Lembaga Penyiaran Publik RRI/TVRI) yang dibolehkan memiliki jaringan seluruh wilayah Indonesia. Sementara LPS tersebut boleh memperluas jangkauan siarannya dengan jalan berjaringan bersama dengan LPS LPS local lainnya. Wilayah jangkauan siaran berjaringan ini pun hanya terbatas dengan pengaturan solt waktu tertentu, yang berarti tidak seluruh program dari stasiun induk jaringan disiarkan oleh LPS local di daerah. Pasal 47 berbunyi : “ Isi siaran dalam bentuk film atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yangberwenang.” Lembaga yang berwenang ini sengaja tidak dituliskan namanya, karena kemungkinan nama ini dapat berubah nomenklaturnya walaupun tugas dan fungsinya sama. Tetapi yang dimaksudkan ialah Lembaga Sensor Film (LSF). Nomenklatur Lembaga LPSsebelumnya (pada saat UU ini disusun draftnya) iala BSF (Badan Sensor Film), yany organisasinya berada dibawah Departemen Penerangan.

ilkom2017

2 thoughts on “Kesimpulan Kode Etik Penyiaran (Stefani Yelsie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *